KOTA TANGERANG – Pimpinan Serikat Pekerja (PSP) Serikat Pekerja Nasional (SPN) bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPN Kota Tangerang menggelar aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu (18/11/2026). Aksi yang mengusung agenda Kabut Bergerak tersebut merupakan bentuk perjuangan kaum buruh dalam mengawal penetapan upah tahun 2027 agar lebih berpihak kepada kesejahteraan pekerja.
Dalam aksi tersebut, massa buruh menyampaikan sejumlah tuntutan penting yang berkaitan dengan kebijakan pengupahan dan perlindungan hak-hak pekerja. Salah satu tuntutan utama adalah mendesak pemerintah agar menetapkan kenaikan upah tahun 2027 sebesar 8,79 persen atau setara dengan Rp520.484.
Bagi kaum buruh, kenaikan upah bukan sekadar persoalan angka, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga daya beli pekerja di tengah meningkatnya biaya kebutuhan hidup. Oleh karena itu, penetapan upah tahun 2027 harus mempertimbangkan kondisi ekonomi riil dan kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Selain menuntut kenaikan upah sebesar 8,79 persen, massa aksi juga menyuarakan penolakan terhadap perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Buruh menilai bahwa penentuan KHL harus benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata pekerja dan keluarganya, sehingga tidak hanya berpatokan pada perhitungan statistik yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kehidupan buruh di lapangan.

Tidak hanya persoalan upah minimum, SPN juga mendesak pemerintah untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral. Kebijakan tersebut dinilai penting karena setiap sektor industri memiliki karakteristik, tingkat risiko, produktivitas, serta kebutuhan kompetensi pekerja yang berbeda. Dengan adanya upah sektoral, diharapkan pekerja memperoleh standar pengupahan yang lebih adil sesuai dengan bidang pekerjaan dan sektor industrinya.
Dalam kesempatan tersebut, buruh juga menegaskan penolakan terhadap sistem kerja kontrak dan outsourcing yang dinilai berpotensi menciptakan ketidakpastian hubungan kerja. Mereka mendesak agar pemerintah mengambil langkah konkret untuk menghapus praktik kerja yang merugikan pekerja serta memberikan kepastian status kerja, perlindungan hak normatif, dan jaminan kesejahteraan.
Selain itu, massa aksi menuntut agar pelaksanaan outsourcing dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam materi tuntutan aksi.
Aksi di depan Gedung DPRD Kota Tangerang ini menjadi salah satu bentuk konsolidasi dan perjuangan SPN dalam mengawal kebijakan pengupahan tahun 2027. Kehadiran PSP SPN bersama DPC SPN Kota Tangerang menunjukkan bahwa perjuangan kenaikan upah membutuhkan persatuan, kekompakan, dan keberanian kaum buruh dalam menyampaikan aspirasi.
SPN berharap DPRD Kota Tangerang dapat meneruskan dan mengawal aspirasi tersebut kepada pemerintah serta pihak-pihak terkait, sehingga tuntutan buruh tidak hanya menjadi suara di jalanan, tetapi juga mendapatkan perhatian serius dalam proses pengambilan kebijakan.
Bagi kaum buruh, upah layak adalah hak, bukan belas kasihan. Perjuangan upah tahun 2027 menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan persatuan pekerja demi terwujudnya kesejahteraan yang lebih baik.
SPN: Satu Hati, Satu Tekad, Satu Tujuan. Yes We!













oti nasroh
Semangat trus kawan2 jangn menyerah ..💪